Jakarta - Advokat / Kuasa Hukum Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H.,C.B.L.C.Med., yang bertindak sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Terdakwa Johnny Kalwani (JK), menyoroti keterangan saksi Vijay Maulana mengenai hubungan PGSL dengan Yayasan Gandhi Memorial School. Hubungan kedua lembaga tersebut memiliki keterkaitan historis yang panjang. Pengelolaan Gandhi School telah berlangsung sejak 1950 di bawah naungan PGSL.
Namun, seiring adanya ketentuan pemerintah yang mengharuskan perubahan bentuk pengelolaan sekolah dari perhimpunan menjadi yayasan, kemudian dibentuk Yayasan Gandhi Memorial.
Berdasarkan keterangan saksi, pembentukan yayasan tersebut tidak terlepas dari kontribusi dana yang sebelumnya dikelola PGSL. Bahkan, saksi menyebut terdapat dana sekitar *Rp2 miliar* yang dialihkan dari PGSL kepada yayasan ketika pengelolaan sekolah mulai beralih.
"Yang diatur hanya sebatas kepengurusannya, tetapi tidak diatur mekanisme soal bagaimana pengelolaan itu beralih dari PGSL ke yayasan,"_ jelasnya.
Persoalan lain adalah tidak adanya ketentuan yang secara tegas melarang anggota PGSL mengakses, mengunggah, maupun mendiskusikan dokumen yayasan dalam grup komunikasi terbatas. AD/ART PGSL maupun AD/ART yayasan tidak mengatur larangan bagi anggota untuk membahas dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan yayasan.
Aktivitas mengunggah dan mendiskusikan dokumen tersebut harus dilihat dalam konteks transparansi serta pengawasan terhadap pengelolaan aset dan keuangan yayasan.
Sidang dugaan pelanggaran PDP dengan terdakwa Johnny Kalwani (JK) pada Jumat, 20 November 2026, berubah menjadi panggung pembuka fakta. Bukan sekadar soal dokumen yang diunggah ke grup, tapi soal sejarah panjang, aset yayasan, dan hak anggota untuk tahu.
Kuasa hukum JK, Advokat / Kuasa Hukum Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H.,C.B.L.,C.Med. mengajak majelis dan publik melihat perkara ini dari sudut yang berbeda: bukan dari dokumennya saja, tapi dari konteksnya.
Hartono menyoroti keterangan saksi Vijay Maulana mengenai hubungan PGSL dengan yayasan Gandhi Memorial School. Hubungan kedua lembaga tersebut memiliki keterkaitan historis yang panjang. Pengelolaan Gandhi School telah berlangsung sejak 1950 di bawah naungan PGSL. Namun, seiring adanya ketentuan pemerintah yang mengharuskan perubahan bentuk pengelolaan sekolah dari perhimpunan menjadi yayasan, kemudian dibentuk Yayasan Gandhi Memorial
Berdasarkan keterangan saksi, pembentukan yayasan tersebut tidak terlepas dari kontribusi dana yang sebelumnya dikelola PGSL. Bahkan, saksi menyebut terdapat dana sekitar *Rp2 miliar* yang dialihkan dari PGSL kepada yayasan ketika pengelolaan sekolah mulai beralih.
*"Yang diatur hanya sebatas kepengurusannya, tetapi tidak diatur mekanisme soal bagaimana pengelolaan itu beralih dari PGSL ke yayasan,"* jelasnya.
Persoalan lain adalah tidak adanya ketentuan yang secara tegas melarang anggota PGSL mengakses, mengunggah, maupun mendiskusikan dokumen yayasan dalam grup komunikasi terbatas. AD/ART PGSL maupun AD/ART yayasan tidak mengatur larangan bagi anggota untuk membahas dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan yayasan.
Menurut Hartono, aktivitas mengunggah dan mendiskusikan dokumen tersebut harus dilihat dalam konteks transparansi serta pengawasan terhadap pengelolaan aset dan keuangan yayasan.
3 FAKTA YANG MUNCUL DI RUANG SIDANG:
GRUP SSC - BUKAN LAWAN, TAPI TEMPAT BICARA
_"Grup SSC itu bukan merupakan grup tandingan, tetapi merupakan grup untuk saling berkomunikasi sesama warga Sindi."_
SEJARAH 1950 - DARI PGSL KE YAYASAN
Gandhi School dikelola PGSL sejak 1950. Saksi menyebut ada dana sekitar Rp2 miliar yang dialihkan dari PGSL ke yayasan. Tapi AD/ART tidak atur mekanisme peralihan.
TAK ADA LARANGAN - AD/ART DIAM
AD/ART PGSL maupun AD/ART yayasan tidak mengatur larangan bagi anggota untuk membahas dokumen pengelolaan.
Persidangan perkara dugaan tindak pidana pelanggaran pelindungan data pribadi (PDP) dengan terdakwa Johnny Kalwani (JK) kembali mengungkap sejumlah persoalan terkait hubungan kelembagaan, kepemilikan aset, dan transparansi pengelolaan Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School.
Advokat / Kuasa Hukum Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H.,C.B.L.,C.Med. menilai keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan justru memperlihatkan adanya sejumlah fakta yang perlu dicermati, terutama mengenai latar belakang pembentukan grup komunikasi SSC dan keterkaitan antara Perhimpunan Gandhi School (PGSL) dengan yayasan pengelola sekolah.
1. GRUP SSC - BUKAN GRUP TANDINGAN*
_"Grup SSC itu bukan merupakan grup tandingan, tetapi merupakan grup untuk saling berkomunikasi sesama warga Sindi,"_ demikian penjelasan Hartono menanggapi keterangan saksi di persidangan, Jumat (20/11/2026).
Ia mengatakan, keberadaan grup SSC dilatarbelakangi kebutuhan anggota untuk memperoleh ruang komunikasi yang lebih terbuka. Sebab, grup yang dibentuk pengurus baru dinilai hanya bersifat satu arah sehingga anggota merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kepentingannya.
2. SEJARAH 1950 - DARI PGSL KE YAYASAN*
Hartono menyoroti keterangan saksi Vijay Maulana mengenai hubungan PGSL dengan Yayasan Gandhi Memorial School. Hubungan kedua lembaga tersebut memiliki keterkaitan historis yang panjang. Pengelolaan Gandhi School telah berlangsung sejak 1950 di bawah naungan PGSL.
Namun, seiring adanya ketentuan pemerintah yang mengharuskan perubahan bentuk pengelolaan sekolah dari perhimpunan menjadi yayasan, kemudian dibentuk Yayasan Gandhi Memorial.
Berdasarkan keterangan saksi, pembentukan yayasan tersebut tidak terlepas dari kontribusi dana yang sebelumnya dikelola PGSL. Bahkan, saksi menyebut terdapat dana sekitar *Rp2 miliar* yang dialihkan dari PGSL kepada yayasan ketika pengelolaan sekolah mulai beralih.
_"Yang diatur hanya sebatas kepengurusannya, tetapi tidak diatur mekanisme soal bagaimana pengelolaan itu beralih dari PGSL ke yayasan,"_ jelasnya.
3. TAK ADA LARANGAN - AD/ART DIAM*
Persoalan lain adalah tidak adanya ketentuan yang secara tegas melarang anggota PGSL mengakses, mengunggah, maupun mendiskusikan dokumen yayasan dalam grup komunikasi terbatas. AD/ART PGSL maupun AD/ART yayasan tidak mengatur larangan bagi anggota untuk membahas dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan yayasan.
Aktivitas mengunggah dan mendiskusikan dokumen tersebut harus dilihat dalam konteks transparansi serta pengawasan terhadap pengelolaan aset dan keuangan yayasan.
TANAH YANG DIBELI DUA KALI?*
Hartono juga mengangkat persoalan transaksi pembelian tanah pada 2007 dan 2017 yang menjadi bagian dari pembahasan dalam persidangan.
Ia menyoroti adanya kesamaan objek tanah dalam kedua transaksi tersebut. Berdasarkan keterangan dan dokumen yang dibahas, tanah yang dibeli pada 2007 disebut telah tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yayasan pada 2016.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai transaksi pembelian kembali atas objek tanah yang sebelumnya telah tercatat sebagai aset yayasan.
Hartono juga menyebut pembelian tanah pada 2007 dilakukan menggunakan dana yayasan, meskipun dalam dokumen awal nama yang tercantum merupakan nama pribadi.
FASILITAS Rp39 MILIAR UNTUK SIAPA?*
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pada periode 2012 hingga 2015 telah dibangun fasilitas untuk karyawan dan guru dengan nilai sekitar *Rp39 miliar* di atas tanah tersebut.
_"Kalau kepentingannya untuk pribadi, mengapa bisa dibangun fasilitas untuk karyawan dan guru senilai Rp39 miliar? Nah, itu kan perlu dipertanyakan,"_ ujarnya.
Ia menilai, informasi mengenai aset dan transaksi tersebut seharusnya dapat diketahui oleh anggota sebagai bagian dari transparansi pengelolaan yayasan.
Hartono menegaskan, persoalan yang disampaikan dalam persidangan bukan semata-mata mengenai keberadaan dokumen dalam grup komunikasi, melainkan juga menyangkut kepentingan anggota untuk mengetahui pengelolaan lembaga yang memiliki sejarah panjang dengan PGSL.
Anggota berhak tahu. Transparansi bukan kejahatan.
Narasumber:
Advokat / Kuasa Hukum Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H.,C.B.L.,C.Med.
---
*TANAH YANG DIBELI DUA KALI? FASILITAS Rp39 MILIAR UNTUK SIAPA?*
- Tanah 2007 sudah tercatat di SPT Yayasan 2016, lalu muncul lagi transaksi 2017 untuk objek yang sama.
- Pembelian 2007 pakai dana yayasan, meski nama pribadi tercantum.
- 2012-2015 dibangun fasilitas karyawan dan guru senilai Rp39 miliar di atas tanah itu.
_"Kalau kepentingannya untuk pribadi, mengapa bisa dibangun fasilitas untuk karyawan dan guru senilai Rp39 miliar? Nah, itu kan perlu dipertanyakan."_
Anggota berhak tahu, transparansi bukan kejahatan.
*TRANSPARANSI & KEADILAN - FAKTA PERSIDANGAN
Anggota berhak tahu. Transparansi bukan kejahatan.
---


